LENTERAINFO.ONLINE|Kabupaten Bekasi – Terungkapnya kasus hukum yang menyeret mantan pejabat di lingkungan Badan Gizi Nasional (BGN) menjadi pukulan serius bagi kredibilitas program pemenuhan gizi nasional. Peristiwa tersebut kini memunculkan pertanyaan publik mengenai efektivitas pengawasan, tata kelola kemitraan, hingga mekanisme kontrol internal yang selama ini berjalan di lingkungan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).
Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, menegaskan bahwa kasus tersebut tidak boleh berhenti pada penetapan tersangka semata. Menurutnya, aparat penegak hukum dan pemerintah harus berani mengusut serta mengevaluasi secara menyeluruh seluruh rantai tata kelola program agar tidak muncul kesan bahwa persoalan hanya dibebankan kepada individu tertentu sementara sistem yang bermasalah tetap dibiarkan.
“Kasus ini menjadi alarm keras bahwa pengawasan dan tata kelola program strategis yang menyentuh kebutuhan dasar masyarakat tidak boleh berjalan setengah-setengah. Jika ada kelemahan sistem, maka harus dibongkar dan diperbaiki secara menyeluruh,” tegas Ahmad, Kamis (4/6/2026).
Ia menilai, penangkapan mantan pejabat BGN telah menimbulkan guncangan terhadap kepercayaan publik. Di tengah besarnya anggaran dan harapan masyarakat terhadap program pemenuhan gizi, munculnya kasus hukum justru memunculkan tanda tanya mengenai sejauh mana mekanisme pengawasan dijalankan dan siapa saja yang bertanggung jawab memastikan program berlangsung sesuai aturan.
Menurut Ahmad, pemerintah harus menjadikan kasus tersebut sebagai momentum untuk melakukan audit menyeluruh terhadap pola kemitraan, proses pengadaan, mekanisme distribusi, hingga sistem pengawasan di setiap tingkatan pelaksanaan program.
“Jangan sampai program yang dibangun untuk meningkatkan kualitas gizi masyarakat justru tercoreng oleh dugaan penyimpangan. Publik berhak mendapatkan penjelasan yang transparan dan langkah perbaikan yang nyata,” ujarnya.
AKPERSI Jawa Barat juga mengingatkan agar proses hukum dilakukan secara terbuka dan profesional sehingga seluruh fakta dapat terungkap secara utuh. Transparansi dinilai penting untuk memulihkan kepercayaan masyarakat sekaligus memastikan tidak ada pihak yang kebal terhadap proses penegakan hukum.
Lebih lanjut, Ahmad menegaskan bahwa pelayanan kepada masyarakat tidak boleh menjadi korban akibat kasus yang sedang bergulir. Program pemenuhan gizi harus tetap berjalan, namun dibarengi dengan penguatan pengawasan dan akuntabilitas di seluruh lini.
“Ini bukan sekadar persoalan hukum seorang mantan pejabat. Ini menyangkut integritas sebuah program nasional yang menggunakan uang negara dan menyentuh langsung kepentingan rakyat. Karena itu, evaluasi total terhadap tata kelola SPPG dan seluruh sistem pendukungnya menjadi kebutuhan yang mendesak,” pungkasnya.
Kasus yang kini menjadi sorotan publik tersebut diharapkan menjadi titik balik bagi pemerintah untuk memperkuat transparansi, memperketat pengawasan, serta memastikan setiap program yang menyangkut kepentingan masyarakat benar-benar dijalankan secara bersih, profesional, dan bebas dari penyimpangan.
