LENTERAINFO.ONLINE|Kabupaten Bekasi — Penanganan laporan dugaan tindak pidana yang dilaporkan Layla Rizky, S.Sos. kini memasuki titik yang menentukan. Setelah serangkaian pemeriksaan dan penyelidikan dilakukan, Polres Metro Bekasi akhirnya menggelar perkara tersebut pada 11 Agustus 2026.
Momentum ini menjadi sorotan karena gelar perkara dilakukan setelah penyidik mengumpulkan keterangan dari sejumlah pihak, melakukan pengecekan tempat kejadian perkara hingga melakukan pemeriksaan psikologi terhadap pelapor.
Publik kini menunggu satu hal yang paling fundamental: apakah seluruh fakta dan alat bukti yang telah dikumpulkan benar-benar akan menjadi dasar penentuan arah hukum perkara tersebut?
Laporan itu tercatat dalam Laporan Polisi Nomor LP/B/1687/VII/2026/SPKT/POLRES METRO BEKASI/POLDA METRO JAYA, tertanggal 27 Juli 2026.
Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan dan/atau merampas kemerdekaan orang lain dan/atau memasuki pekarangan orang lain tanpa hak sebagaimana disebut dalam laporan, terkait peristiwa yang dilaporkan terjadi pada 30 Mei 2026 sekitar pukul 01.57 WIB di Kampung Pintu, Desa Bantarjaya, Kecamatan Pebayuran, Kabupaten Bekasi.
SP2HP Ke-3: Penyidik Telah Melakukan Serangkaian Pemeriksaan
Sebelum gelar perkara digelar, penyidik menerbitkan SP2HP ke-3 tertanggal 7 Agustus 2026 yang ditujukan kepada Layla Rizky selaku pelapor.
Dokumen tersebut mencatat sejumlah langkah penyelidikan yang telah dilakukan.
Mulai dari administrasi penyelidikan, pengecekan TKP, hingga klarifikasi terhadap pelapor, saksi dan pihak terlapor.
Pihak-pihak yang disebut telah dimintai klarifikasi antara lain Layla Rizky, S.Sos., Ahmad Syarifudin, Tono, Vanesa, serta Sukarya WK, S.H. selaku terlapor.
Penyidik juga melakukan klarifikasi terhadap dua anggota Polresta Karawang sebagaimana tercantum dalam dokumen SP2HP.
Tidak hanya itu, pemeriksaan psikologi terhadap Layla Rizky juga dilakukan pada 7 Agustus 2026, dengan hasil pemeriksaan sementara dari ahli psikologi diterima pada tanggal yang sama.
Dalam SP2HP tersebut, gelar perkara dicantumkan sebagai rencana tindak lanjut.
Dan pada 11 Agustus 2026, tahapan itu telah dilaksanakan.
Ketua DPD AKPERSI Jabar: Hukum Jangan Tunduk pada Kekuasaan
Menanggapi perkembangan tersebut, Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., C.ILJ., melontarkan pesan tegas agar proses hukum tidak boleh berhenti hanya karena perkara menyangkut pihak tertentu.
Menurut Ahmad, hukum harus bekerja dengan ukuran yang sama terhadap siapa pun.
“Kami menghargai proses penyelidikan yang sudah dilakukan sampai dengan gelar perkara. Tetapi sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hasilnya. Jangan sampai gelar perkara hanya menjadi formalitas tanpa menghasilkan arah hukum yang jelas,” tegas Ahmad.
Ia meminta penyidik memastikan seluruh fakta yang telah dikumpulkan diuji secara objektif dan tidak dipengaruhi tekanan dari pihak mana pun.
“Hukum jangan tunduk pada kekuasaan, kepentingan, kedekatan atau tekanan. Kalau memang unsur pidananya terpenuhi dan alat buktinya cukup, tegakkan hukum. Kalau belum cukup, lakukan pendalaman. Jangan dipaksakan, tetapi jangan pula ada laporan masyarakat yang digantung tanpa kepastian,” ujarnya.
“Jangan Ada yang Kebal Hukum”
Ahmad menegaskan, prinsip kesetaraan di hadapan hukum harus benar-benar diwujudkan dalam praktik.
“Jangan ada pihak yang kebal hukum. Jangan ada perlakuan khusus. Siapa pun orangnya, siapa pun kedudukannya, ketika berhadapan dengan proses hukum harus diperlakukan berdasarkan aturan yang sama.”
Menurutnya, pernyataan tersebut bukan bentuk keberpihakan kepada pelapor maupun pihak terlapor.
Sebaliknya, AKPERSI mendorong agar perkara ditangani berdasarkan fakta dan alat bukti, bukan berdasarkan opini, tekanan ataupun kepentingan tertentu.
“Kami tidak meminta polisi menghukum seseorang. Kami meminta polisi bekerja berdasarkan hukum. Kalau seseorang tidak terbukti, lindungi haknya. Kalau ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana, proses sesuai hukum. Itu jauh lebih sehat daripada perkara dibiarkan menjadi tanda tanya,” katanya.
Pelapor Berhak Mendapat Jawaban
Bagi Ahmad, persoalan utama setelah gelar perkara bukan sekadar siapa yang menang atau kalah, melainkan kepastian hukum.
Laporan masyarakat tidak boleh berhenti dalam ketidakjelasan.
“Pelapor punya hak mengetahui perkembangan laporannya. Terlapor juga punya hak mendapatkan proses hukum yang adil. Jadi kepastian hukum harus diberikan kepada kedua belah pihak,” ungkapnya.
Ia meminta Polres Metro Bekasi memberikan informasi resmi mengenai perkembangan penanganan perkara sesuai mekanisme yang berlaku.
“Kalau masih perlu pemeriksaan tambahan, katakan. Kalau dinaikkan ke tahap penyidikan, jelaskan. Kalau ada keputusan lain, juga harus memiliki dasar hukum. Jangan sampai ketidakjelasan justru melahirkan spekulasi di masyarakat,” sambung Ahmad.
AKPERSI: Pers Mengawal, Bukan Menghakimi
AKPERSI Jawa Barat juga mengingatkan agar perkara tersebut tidak berubah menjadi arena penghakiman di ruang publik.
Ahmad menegaskan bahwa pers memiliki fungsi kontrol sosial, tetapi kontrol sosial harus tetap berpijak pada fakta.
“Kami tidak ingin seseorang dihukum melalui pemberitaan. Pers bukan pengadilan. Tetapi pers juga tidak boleh diam ketika proses hukum yang menjadi perhatian publik tidak memiliki kejelasan,” tegasnya.
Ia meminta semua pihak menahan diri dan tidak menyebarkan tuduhan yang belum terbukti.
Praduga tak bersalah harus dihormati, tetapi kepastian hukum juga harus diperjuangkan.
Keduanya tidak bertentangan.
Bola Kini di Tangan Penyidik
Gelar perkara pada 11 Agustus 2026 menjadi salah satu tahapan penting dalam perjalanan laporan Layla Rizky.
Namun, hasil gelar perkara tidak otomatis berarti seseorang telah menjadi tersangka atau dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana.
Keputusan selanjutnya tetap menjadi kewenangan penyidik berdasarkan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang tersedia.
Karena itu, publik tidak boleh mendahului proses hukum.
Tetapi publik juga memiliki alasan untuk menunggu penjelasan resmi mengenai arah penanganan perkara setelah gelar perkara dilakukan.
Ketua DPD AKPERSI Jawa Barat Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., C.ILJ., menegaskan pihaknya akan terus memantau perkembangan perkara tersebut.
“Kami tidak berada pada posisi menentukan siapa benar dan siapa salah. Itu wilayah aparat penegak hukum dan pengadilan. Tetapi kami akan mengawal agar prosesnya transparan, objektif dan tidak tebang pilih,” ujarnya.
Ia kembali menegaskan:
“Hukum harus berjalan. Fakta harus diuji. Alat bukti harus menjadi dasar. Dan tidak boleh ada satu pun pihak yang merasa berada di atas hukum.”
Kini, setelah gelar perkara dilaksanakan, publik menunggu keputusan resmi Polres Metro Bekasi.
Bukan sekadar pernyataan, bukan sekadar prosedur administratif, melainkan arah hukum yang jelas berdasarkan fakta dan alat bukti.
Sebab pada akhirnya, kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum tidak dibangun melalui janji, tetapi melalui keberanian untuk menegakkan hukum secara adil kepada siapa pun.
