LENTERAINFO.ONLINE|Kabupaten Karawang – Proyek normalisasi drainase di Jalan Bogor, Kelurahan Karangpawitan, Kabupaten Karawang, menuai sorotan tajam dan keluhan warga. Proyek senilai Rp188.964.000,00 yang dikerjakan oleh CV Cariu Indah itu dinilai tidak sesuai spesifikasi teknis dan dikerjakan asal-asalan.
Alih-alih menjadi solusi, keberadaan drainase baru justru memperparah genangan air setiap kali hujan turun. Kondisi ini dikeluhkan warga sejak proyek tersebut rampung beberapa pekan lalu.
“Biasanya kalau hujan deras, air cepat surut. Tapi sekarang, setelah proyek drainase ini selesai, air malah meluap dan menggenangi rumah-rumah warga,” ujar salah satu warga kepada Feri, tokoh masyarakat setempat, Jumat (7/11/2025).
Feri yang turut memantau langsung pelaksanaan proyek menilai, indikasi ketidaksesuaian pekerjaan terlihat jelas di lapangan. Ia menduga pengerjaan dilakukan tanpa perencanaan matang, minim pengawasan, dan tidak memenuhi standar teknis sebagaimana mestinya.
Namun, ketika dikonfirmasi, Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas PUPR Karawang, Aries, justru berkelit. Ia menyebut genangan yang terjadi bukan akibat buruknya pengerjaan proyek, melainkan karena curah hujan tinggi.
Pernyataan tersebut justru memicu kekecewaan warga. “Jawaban seperti itu memperlihatkan kurangnya tanggung jawab. Faktanya, genangan muncul tepat di titik proyek baru. Kalau semua disalahkan ke hujan, untuk apa ada proyek drainase?” tegas Feri.
Masyarakat mendesak Pemkab Karawang dan DPRD turun langsung meninjau lokasi untuk mengevaluasi kinerja rekanan maupun pengawas proyek. Mereka menilai proyek yang menggunakan dana APBD ini berpotensi menjadi pemborosan anggaran publik jika dibiarkan tanpa evaluasi menyeluruh.
“Alih-alih menjadi solusi atas banjir, proyek ini malah memicu masalah baru. Uang negara terbuang, warga makin menderita. Ini jelas kegagalan dalam perencanaan dan pengawasan,” lanjut Feri.
Lebih lanjut, ia menyoroti lemahnya tanggung jawab pejabat teknis di lingkungan Dinas PUPR.
“Kepala Bidang SDA PUPR Karawang, Aries, patut dipertanyakan kapasitas dan integritasnya. Warga mengeluh karena banjir makin parah pasca-proyek, tapi ia malah berdalih soal cuaca. Ini bukan hanya bentuk arogansi birokrasi, tapi penghinaan terhadap logika publik. Bagaimana mungkin proyek hampir Rp200 juta justru memperburuk keadaan?” tegasnya.
Feri menambahkan, jika pejabat seperti itu terus berlindung di balik alasan cuaca, maka Dinas PUPR Karawang telah kehilangan semangat pelayanan publik dan terjebak dalam budaya “mental cuci tangan”.
“Sudah saatnya Bupati Karawang turun tangan dan mengevaluasi kinerja bawahannya yang gagal menjalankan tugas secara profesional. Rakyat butuh solusi nyata, bukan pembelaan kosong dari kursi nyaman dinas,” pungkasnya.
Ia juga menegaskan, jika terbukti proyek tersebut dikerjakan tidak sesuai spesifikasi teknis, maka CV Cariu Indah harus segera dimasukkan dalam daftar hitam (blacklist) dan tidak lagi diberikan proyek daerah di masa mendatang.
“Ini penting sebagai bentuk efek jera. Jangan sampai perusahaan yang bekerja asal-asalan terus diberi kesempatan mengelola uang rakyat,” tutup Feri dengan nada tegas.
