LENTERAINFO.ONLINE|Kabupaten Karawang – Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Karawang kembali menuai sorotan tajam. Dewan Pimpinan Cabang Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (DPC AKPERSI) Karawang secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap pelaksanaan sejumlah proyek fisik yang dinilai amburadul, asal jadi, dan jauh dari standar kualitas yang seharusnya.
Ketua DPC AKPERSI Karawang, Ferimaulana, menegaskan bahwa temuan di lapangan bukan sekadar persoalan lemahnya pengawasan teknis, melainkan sudah mengarah pada pembiaran sistemik yang patut diduga melibatkan oknum pejabat dinas dan rekanan proyek.
“Banyak pekerjaan yang baru selesai tapi sudah rusak, kualitasnya bobrok, bahkan kami temukan dugaan penggunaan material tidak layak, termasuk besi bekas. Tapi pihak Dinas PUPR justru bungkam. Ini bukan lagi kesalahan teknis, ini pengkhianatan terhadap amanah rakyat!” tegas Feri, Selasa (30/12/2025).
Menurutnya, sikap diam para pejabat PUPR—baik di bidang Jalan maupun Sumber Daya Air (SDA)—menjadi sinyal kuat bahwa persoalan ini tidak berdiri sendiri. AKPERSI menilai telah terjadi pola berulang dalam pelaksanaan proyek, di mana pekerjaan dikerjakan asal-asalan, lolos dari pengawasan, lalu dibiarkan rusak sebelum masa manfaatnya tercapai.
“Kami curiga ini bukan ketidaktahuan, tapi pembiaran. Uang negara keluar, pekerjaan asal jadi, lalu rakyat yang menanggung dampaknya. Ini kejahatan birokrasi yang tidak boleh dibiarkan,” ujar Feri dengan nada keras.
Ferimaulana bahkan menyebut Dinas PUPR Karawang berpotensi menjadi “ladang empuk” bagi oknum-oknum tertentu untuk mencari keuntungan pribadi melalui proyek infrastruktur. Ia menduga adanya kongkalikong antara pelaksana proyek dan oknum di internal dinas, sehingga kualitas pekerjaan sengaja diabaikan.
AKPERSI menegaskan tidak akan berhenti pada kritik semata. Jika tidak ada langkah perbaikan dan klarifikasi resmi dari pihak PUPR, AKPERSI siap membawa persoalan ini ke ranah hukum.
“Kami akan kawal sampai tuntas. Kalau perlu, kami laporkan ke kejaksaan, Ombudsman, bahkan KPK. Jangan uji kesabaran rakyat! Kami bukan hanya kontrol sosial, kami punya nyali menghadapi mafia proyek,” tandasnya.
Lebih lanjut, AKPERSI secara tegas mendesak Bupati Karawang untuk tidak tinggal diam dan segera melakukan evaluasi menyeluruh terhadap Dinas PUPR, mulai dari kepala dinas, kepala bidang, pejabat pembuat komitmen (PPK), hingga pengawas lapangan.
“Kalau pimpinan daerah hanya diam, ini sama saja dengan pembiaran struktural. Evaluasi total! Jika tidak sanggup bekerja secara profesional dan jujur, lebih baik angkat kaki dari jabatan. Jangan jadikan jabatan alat memperkaya diri di atas penderitaan rakyat Karawang,” pungkas Feri.
AKPERSI menegaskan, pengawasan terhadap proyek-proyek PUPR Karawang akan terus dilakukan hingga ada transparansi, penegakan hukum, dan jaminan bahwa uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan rakyat.
