LENTERAINFO.ONLINE|Kabupaten Bekasi – Korps Indonesia Muda (KIM) Kabupaten Bekasi menyampaikan kekecewaan mendalam terhadap sikap DPRD Kabupaten Bekasi yang dinilai belum memberikan respons atas surat resmi yang telah dilayangkan sejak Oktober 2025.
Ketua KIM Kabupaten Bekasi, Devied, menegaskan bahwa surat tersebut berisi penyampaian aspirasi masyarakat terkait sejumlah persoalan strategis di Kabupaten Bekasi yang dinilai perlu segera mendapatkan perhatian dan tindak lanjut dari lembaga legislatif.
“Kami sudah menyampaikan surat secara resmi sejak Oktober 2025. Namun hingga hari ini, belum ada balasan maupun kejelasan jadwal audiensi. Padahal yang kami bawa adalah aspirasi masyarakat,” ujar Devied dalam keterangannya, Minggu (15/02/2026).
Menurutnya, lambannya respons tersebut menimbulkan tanda tanya besar terkait mekanisme pelayanan dan standar tindak lanjut surat masuk di lingkungan DPRD. KIM menilai, sebagai lembaga representasi rakyat, DPRD seharusnya membuka ruang komunikasi yang setara bagi seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi.
Lebih lanjut, Devied juga menyoroti adanya dugaan perbedaan perlakuan terhadap lembaga lain. Ia menyebutkan bahwa terdapat organisasi yang baru saja melayangkan surat, namun langsung mendapatkan kunjungan kerja lapangan (KURLAP) dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, H. Ade Sukron.
“Kami tidak ingin berprasangka, tetapi fakta di lapangan menunjukkan adanya perbedaan respons. Ini tentu menjadi pertanyaan publik. Kami hanya meminta kejelasan dan perlakuan yang sama,” tegasnya.
KIM berharap DPRD Kabupaten Bekasi dapat bersikap profesional, transparan, dan akuntabel dalam menyikapi setiap aspirasi yang masuk. Devied menekankan bahwa keterbukaan dan keadilan dalam pelayanan publik merupakan bagian dari komitmen demokrasi di tingkat daerah.
“Kami tetap membuka ruang dialog dan berharap ada itikad baik dari DPRD untuk segera menjadwalkan audiensi. Aspirasi masyarakat tidak boleh diabaikan,” pungkasnya.
Hingga rilis ini diterbitkan, pihak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada DPRD Kabupaten Bekasi guna memperoleh tanggapan resmi terkait hal tersebut.
Sumber: KIM Kabupaten Bekasi
