LENTERAINFO.ONLINE|Kabupaten Bekasi – Kegiatan kirab budaya yang digelar di sejumlah wilayah menuai perhatian publik. Selain mendapat apresiasi karena dinilai mampu melestarikan tradisi dan mempererat kebersamaan masyarakat, kegiatan tersebut juga memunculkan sejumlah pertanyaan terkait transparansi anggaran dan sensitivitas nilai keagamaan dalam pelaksanaannya.
Ketua DPD Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Provinsi Jawa Barat, Ahmad Syarifudin, menilai bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka sumber pendanaan kegiatan kirab budaya tersebut.
“Transparansi anggaran merupakan bagian penting dalam menjaga kepercayaan publik. Masyarakat perlu mengetahui apakah kegiatan tersebut menggunakan anggaran pemerintah, sponsor, maupun dana pribadi agar tidak menimbulkan polemik maupun prasangka di tengah masyarakat,” ujarnya kepada media.
Menurutnya, apabila kegiatan menggunakan dana pemerintah, maka publik juga berhak memperoleh penjelasan mengenai tujuan, manfaat, hingga rincian penggunaan anggaran kegiatan tersebut.
Ia menambahkan, dalam perspektif ekonomi publik, setiap penggunaan anggaran daerah harus mempertimbangkan prinsip skala prioritas dan manfaat langsung bagi masyarakat.
“Ketika pemerintah mengalokasikan anggaran untuk kegiatan budaya, masyarakat tentu akan membandingkannya dengan kebutuhan lain seperti pendidikan, kesehatan, bantuan pertanian, dan pemberdayaan UMKM. Terlebih saat ini pemerintah pusat tengah mendorong efisiensi anggaran di berbagai sektor,” katanya.
Selain menyoroti aspek anggaran, AKPERSI Jabar juga mengingatkan pentingnya sensitivitas terhadap nilai-nilai keagamaan dalam setiap prosesi budaya yang ditampilkan kepada masyarakat.
Menurut Ahmad Syarifudin, budaya harus diposisikan sebagai bagian dari warisan tradisi, seni, dan identitas daerah yang tetap menghormati nilai-nilai keimanan masyarakat.
“Budaya dan agama seharusnya berjalan berdampingan dengan saling menghormati. Pelestarian budaya tetap penting, namun jangan sampai memunculkan tafsir spiritual yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat,” jelasnya.
Ia juga menilai bahwa pemerintah dan penyelenggara kegiatan budaya perlu memiliki pendekatan yang bijak dalam mengemas acara tradisional agar tetap edukatif, humanis, dan mampu memperkuat persatuan sosial.
“Negara dan tokoh publik perlu hadir sebagai penengah yang arif agar tradisi tetap hidup tanpa melukai keyakinan masyarakat yang beragam,” tambahnya.
AKPERSI Jabar menegaskan bahwa kritik dan masukan yang disampaikan bukan untuk menolak pelestarian budaya, melainkan sebagai bentuk kepedulian agar setiap kegiatan publik dapat dilaksanakan secara transparan, bijak, dan tetap menghormati norma sosial maupun nilai keagamaan yang hidup di tengah masyarakat.
