LENTERAINFO.ONLINE|Jakarta — Forum Rakyat Nusantara (FORNUSA) menyatakan kondisi ekonomi nasional tercatat mengalami degradasi yang sangat serius, ini jelas dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan Bangsa, dengan catatan Shortfall, penerima pajak di tahun 2025 terjadi kekurangan penerima pajak ( Shortfall), sebesar 0,7% merupakan indikator efektivitas pengumpulan pendapatan negara, juga defisit APBN 2025, angka desifit yang mencapai 2, 92% menunjukkan beban fisikal yang juga tak kalah jauh,
Menurut Subandi Lie selaku Kordinator Fornusa ini bukan sekedar dampak dinamika ekonomi global yang berimbas pada ketahanan ekonomi nasional, melainkan ada permufakatan jahat oknum-oknum pejabat keuangan dalam menjalankan fungsi pengawasan dan eksekusi kebijakan, semangat Mentri Keuangan dalam memulihkan ekonomi nasional kini terhambat oleh mentalitas predator yang ada di tubuh instansi kementerian keuangan, karena lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan melahap habis hak serta kemaslahatan rakyat Indonesia.
Sebagaimana diketahui kasus korupsi yang melibatkan PT. Wanatiara Persada dengan KPP Madya Jakarta Utara menjadi bukti nyata bahwa praktik KKN ( korupsi kolusi & Nepotisme) masih terjadi secara struktur dan sistematis.
Lebih lanjut Subandi Lie menjelaskan bahwa praktik suap dan manipulasi pajak di tingkat kantor pelayanan (KPP) mustahil terjadi tanpa adanya koordinasi, restu, dan perlindungan dari pejabat di level yang lebih tinggi, ada juga temuan emas seberat 1,3 kg, di lokasi OTT KPP Madya Jakarta Utara mengindikasikan adanya pola pencucian uang atau gratifikasi yang serupa dengan modus operandi kasus-kasus besar dimasa lalu, Fornusa memandang perlu adanya Penelusuran rekam jejak dan keterlibatan pejabat elit yang memiliki akses langsung terhadap regulasi dan mutasi jabatan, Heru Pambudi ( Sekertaris Jenderal Kemenkeu).
Mengingat posisi strategis dan keterkaitan dalam isu-isu lama seperti dugaan penyimpanan ekspor impor emas senilai ratusan triliun rupiah, Pemeriksaan mendalam terkait Emas 1,3 Kg, dalam OTT terbaru menjadi sebuah keniscayaan hukum, Sigit Danang Joyo ( Setditjen pajak), sebagai pemegang kendali administasif dan penentuan posisi kepala KPP di daerah, posisi Sesditjen sangat rentan terhadap praktik nepotisme dan pembangunan jaringan perlindungan korupsi di daerah-daerah produktif.
Berdasarkan kajian dan analisis di atas Fornusa merumuskan tuntutan sebagai langkah penyelamatan instusi khususnya kementerian keuangan negara, Fornusa mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk tidak berhenti pada pelaku lapangan. Fornusa menuntut penelusuran rekam jejak dan pemeriksaan mendalam terhadap pejabat elit yang memiliki kewenangan strategis dalam regulasi dan mutasi jabatan, termasuk Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan Heru Pambudi, serta Sigit Danang Jaya selaku Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak.
Sikap kritis Fornusa mendapat dukungan penuh dari Aliansi Masyarakat Penegak Supremasi Hukum Indonesia (Ampuh Indonesia). Koordinator Nasional, (Kornas), Saipul Wahyudin, menegaskan bahwa mafia pajak merupakan bentuk kejahatan fiskal terstruktur yang dampaknya langsung dirasakan rakyat.
“Saipul Wahyudin Kornas Ampuh Indonesia mendukung penuh aksi Fornusa Mafia pajak adalah perampok uang rakyat. Jika KPK memilih diam dan ragu, maka yang dipertaruhkan bukan hanya keuangan negara, tetapi kepercayaan publik terhadap hukum,” tegas Saipul Wahyudin.
Ia menegaskan bahwa pengawasan publik bukanlah serangan terhadap institusi Kementerian Keuangan, melainkan upaya penyelamatan lembaga negara dari oknum-oknum yang mencederai integritas birokrasi.
“Kami justru ingin Kementerian Keuangan bersih dan bermartabat. Yang harus disingkirkan adalah mafia pajak dan jaringan pelindungnya, bukan suara kritis rakyat,” tambahnya.
Fornusa menyampaikan tuntutan sebagai berikut:
1. Mengimbau seluruh mahasiswa dan rakyat Indonesia untuk aktif melakukan pengawasan (social control) terhadap Kementerian Keuangan sebagai upaya proteksi dari oknum predator koruptor.
2. Mendesak KPK memberikan perhatian khusus dan prioritas terhadap penuntasan kasus-kasus korupsi di lingkungan Kemenkeu yang berdampak langsung pada defisit negara.
3. Mendesak KPK melakukan audit investigatif terhadap jaringan elit di lingkungan Kemenkeu, termasuk memeriksa Keterlibatan Heru Pambudi dan Sigit Danang Joyo untuk memastikan tranparansi dan keadilan hukum.
4. Mendesak KPK untuk mengusut praktik “Backing” terhadap perusahaan tidak patuh pajak dan mafia ekspor-impor yang merugikan keuangan negara.
5. Seluruh penegak hukum segera panggil, periksa dan tangkap Dirut PT. Wanatiara Persada saudara Suherman.
Fornusa berkomitmen untuk terus mengawal isu hingga Kementerian Keuangan benar-benar bersih dari oknum yang merugikan Rakyat.
#Press Release Fornusa.
