LENTERAINFO.ONLINE|Kabupaten Karawang – Polemik perizinan Tempat Hiburan Malam (THM) Theatre Night Mart yang berlokasi di Jalan Tuparev kembali menyita perhatian publik. Di tengah bangunan megah yang telah berdiri, fakta mencengangkan justru terungkap: izin operasional tempat hiburan tersebut belum juga dikantongi.
Kondisi ini menuai kritik keras dari Ketua DPC Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Karawang, Ferimaulana. Ia menilai Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karawang telah gagal menunjukkan wibawa, integritas, serta ketegasan sebagai penyelenggara negara.
“Pemkab Karawang benar-benar memperlihatkan wajah lemahnya birokrasi. Di satu sisi gencar membanggakan investasi, namun di sisi lain membiarkan proses perizinan berlarut-larut dan tidak transparan. Ini tidak bisa dibiarkan,” tegas Ferimaulana dalam keterangannya, Kamis (8/1/2026).
Menurutnya, persoalan ini tidak bisa dipandang sebagai sekadar kelalaian administratif. Ia mencium adanya indikasi kuat praktik tidak sehat dalam sistem perizinan daerah.
“Jika benar ada oknum di DPMPTSP yang berperan sebagai calo izin dengan dalih uang koordinasi hingga ratusan juta rupiah, maka ini bukan lagi pelanggaran etika birokrasi, melainkan sudah masuk kategori kejahatan birokrasi,” sentilnya.
Ferimaulana mempertanyakan fungsi pengawasan internal Pemkab Karawang yang dinilai tumpul dan tidak berjalan efektif. Ia bahkan menantang langsung Bupati Karawang beserta jajaran terkait untuk bersikap tegas dan terbuka kepada publik.
“Jika Pemkab memilih diam dan tidak berani menindak oknum, maka publik wajar mencurigai adanya kongkalikong yang lebih besar di balik lambannya penerbitan izin ini,” ujarnya.
Ia menegaskan bahwa pemerintah daerah seharusnya hadir sebagai fasilitator pembangunan dan investasi yang sehat, bukan justru menjadi penghambat melalui praktik birokrasi yang tidak profesional.
“Jangan jadikan jabatan sebagai alat transaksi kekuasaan. Birokrasi kita jangan tumpul ke atas tapi tajam ke bawah. Rakyat butuh kepastian hukum dan keadilan,” tandasnya.
Di akhir pernyataannya, Ferimaulana mendesak aparat penegak hukum untuk turun tangan menyelidiki dugaan praktik korupsi dalam proses perizinan THM tersebut.
“Ini bukan sekadar polemik. Ini adalah potret bobroknya birokrasi daerah yang harus dibongkar sampai ke akar-akarnya. Jika Pemkab Karawang tidak mampu bersih-bersih, lebih baik mundur saja,” pungkasnya.
