LENTERAINFO.ONLINE | Karawang – Kasus kematian tragis Ny. Mursiiti (62), warga Desa Sumberurip, Kecamatan Pebayuran, Bekasi, telah mengguncang kepercayaan publik terhadap RS Hastein Karawang. Di balik duka keluarga korban, muncul dugaan serius adanya malpraktik dan upaya manipulasi informasi yang kini memicu kegaduhan di tubuh institusi kesehatan tersebut.
Tidak hanya soal dugaan kelalaian medis, sorotan tajam publik kini mengarah pada dua versi pernyataan berbeda yang keluar dari manajemen RS Hastein. Sebuah pertanyaan besar pun menggantung: Apa yang sebenarnya sedang disembunyikan?
Dalam kunjungan ke rumah keluarga korban pada Selasa (13/10/2025), perwakilan RS Hastein Karawang secara terbuka menyatakan tidak pernah ada edukasi medis kepada pihak keluarga sebelum operasi dilakukan terhadap Ny. Mursiiti.
Namun, dalam pernyataan resmi yang disampaikan kepada Ketua DPRD Kabupaten Karawang, pihak RS menyatakan sebaliknya—bahwa edukasi telah diberikan.
Kontradiksi mencolok ini memunculkan dugaan kuat adanya penyimpangan prosedur dan potensi manipulasi informasi untuk menghindari tanggung jawab.
Komisi IV DPRD Kabupaten Karawang merespons cepat dengan melakukan inspeksi mendadak ke RS Hastein pada Kamis (16/10/2025). Sidak ini dilakukan menyusul derasnya tekanan publik atas dugaan malpraktik yang menimpa Ny. Mursiiti, yang meninggal tak lama setelah menjalani operasi.
Sekretaris Komisi IV, H. Asep Syaripudin (Asep Ibe), secara tegas meminta bukti dokumentasi edukasi terhadap keluarga pasien.
“Pasien pascaoperasi dalam kondisi rentan infeksi. Harusnya ada penjelasan yang utuh sebelum diizinkan pulang. Kami ingin melihat bukti konkret, bukan sekadar klaim sepihak,” ujar Asep Ibe, dikutip dari NarasiKita.ID.
Komisi IV juga mendorong manajemen rumah sakit untuk mengevaluasi sistem pelayanan, khususnya dalam menangani pasien risiko tinggi pascaoperasi.
Asosiasi Keluarga Pers Indonesia (AKPERSI) Jawa Barat menduga ada upaya sistematis untuk menutupi fakta. Ketua DPD AKPERSI Jabar, Ahmad Syarifudin, C.BJ., C.EJ., menilai perubahan pernyataan dari RS Hastein sebagai bentuk ketidakprofesionalan yang bisa menyesatkan publik.
“Kalau edukasi memang dilakukan, kami minta bukti otentiknya: siapa, kapan, dan dalam bentuk apa. Kalau tidak ada, ini pelanggaran etik,” tegas Ahmad.
AKPERSI Jabar bahkan telah mengirimkan surat resmi kepada RS Hastein, menuntut klarifikasi terhadap sejumlah poin krusial, termasuk:
• Prosedur medis dan dasar pengambilan keputusan operasi
• Lokasi sayatan dan alasan pemasangan selang
• Luka besar yang ditemukan di area vital pasien
• Dugaan adanya kain kasa tertinggal dalam tubuh pasien
• Mekanisme pengawasan dan tanggung jawab etika medis
Ahmad menyebutkan, pihaknya telah mengantongi informasi awal yang menunjukkan indikasi kelalaian dan kemungkinan pelanggaran serius terhadap SOP rumah sakit.
Kematian Ny. Mursiiti telah menggores luka dalam, tak hanya bagi keluarga, tetapi bagi kepercayaan publik terhadap sistem pelayanan kesehatan di Karawang. Desakan agar investigasi dilakukan secara menyeluruh dan terbuka terus menguat.
Hingga berita ini diturunkan, pihak RS Hastein Karawang belum merespons secara tertulis surat klarifikasi dari AKPERSI maupun hasil sidak DPRD.
Namun tekanan publik tak bisa dibendung. AKPERSI memastikan akan mengawal kasus ini hingga tuntas.
“Ini bukan hanya tentang satu nyawa. Ini tentang tanggung jawab, kejujuran, dan etika profesi medis. Kalau ditemukan pelanggaran, kami siap merekomendasikan langkah hukum,” tutup Ahmad Syarifudin.
Apa yang menimpa Ny. Mursiiti adalah panggilan darurat bagi dunia medis agar kembali kepada nilai dasar: keselamatan pasien, transparansi, dan integritas.
Dalam kasus ini, masyarakat tak hanya menuntut keadilan, tetapi juga jawaban atas pertanyaan yang belum terjawab: Apakah kematian Ny. Mursiiti adalah akibat kelalaian, atau lebih dari itu – sebuah kegagalan sistemik yang selama ini tertutup rapi?
