LENTERAINFO.ONLINE|Kabupaten Bekasi – Aliansi Cipayung Plus Kabupaten Bekasi menyoroti tajam ketimpangan antara tingginya pendapatan daerah dengan kondisi kesejahteraan masyarakat yang dinilai masih jauh dari harapan. Hingga 31 Maret 2026, pendapatan dari Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) tercatat mencapai Rp219,8 miliar dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp181,3 miliar. Namun, besarnya angka tersebut dinilai belum berbanding lurus dengan realitas di lapangan.
Dalam pernyataan bersama, sejumlah organisasi kepemudaan yang tergabung dalam Cipayung Plus menyampaikan sikap kritis secara sektoral terhadap berbagai persoalan mendasar di Kabupaten Bekasi.
Ketua GMKI Cabang Bekasi menyoroti ketimpangan akses pendidikan yang masih menjadi persoalan serius, khususnya bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Ia menegaskan bahwa banyak mahasiswa terancam putus kuliah bukan karena kurangnya kemampuan akademik, melainkan karena keterbatasan biaya pendidikan, kebutuhan hidup, hingga akses penunjang akademik.
Sementara itu, Ketua HMI Cabang Bekasi mengkritisi layanan kesehatan yang dinilai belum merata dan belum mampu menjamin hak dasar masyarakat. Ia menyebut masih banyak warga yang terpaksa berobat ke luar daerah akibat keterbatasan fasilitas, tenaga medis, dan kualitas pelayanan kesehatan di Bekasi.
Ketua Eksekutif Kabupaten LMND Bekasi menyoroti buruknya kualitas infrastruktur yang dianggap sebagai bukti kegagalan perencanaan pembangunan jangka panjang. Ia menegaskan bahwa persoalan tersebut bukan lagi sekadar teknis, melainkan kegagalan struktural dalam menentukan arah pembangunan daerah.
Di sisi lain, Ketua Cabang PMII Kabupaten Bekasi menyoroti persoalan banjir yang terus berulang. Ia menilai kondisi tersebut bukan hanya bencana musiman, melainkan cerminan kegagalan tata kelola pembangunan yang tidak berpihak pada keberlanjutan lingkungan dan keselamatan masyarakat.
Ketua DPC GMNI Kabupaten Bekasi turut mengkritik tingginya angka pengangguran di tengah pesatnya pertumbuhan kawasan industri. Menurutnya, kehadiran ribuan perusahaan seharusnya menjadi motor penyerapan tenaga kerja lokal, bukan justru memperlebar kesenjangan sosial dan ekonomi.
Pimpinan Daerah Hima Persis Bekasi Raya juga menyoroti kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dinilai tidak transparan dan minim kontribusi terhadap kesejahteraan rakyat. Ia menegaskan bahwa BUMD seharusnya menjadi instrumen strategis dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), bukan justru tertutup dalam pengelolaan keuangan.
Selain itu, Ketua PC IMM Bekasi Raya menekankan pentingnya reformasi birokrasi untuk mengakhiri praktik yang tidak transparan dan tidak akuntabel. Ia menyebut masih adanya pola kerja birokrasi yang tertutup dan lemahnya pertanggungjawaban publik, yang pada akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Secara kolektif, Aliansi Cipayung Plus menilai bahwa Kabupaten Bekasi bukan kekurangan anggaran, melainkan kekurangan keberpihakan terhadap rakyat. Mereka juga menegaskan pentingnya peran pemuda dalam mengawal kebijakan publik serta mendesak DPRD Kabupaten Bekasi untuk segera mengambil sikap atas berbagai persoalan yang terjadi.
Dalam aksi yang digelar, massa juga menyayangkan sikap Plt Bupati Bekasi yang tidak menemui peserta aksi. Hal ini dinilai sebagai bentuk rendahnya komitmen pemerintah dalam membuka ruang dialog dengan masyarakat.
“Jika pemerintah menutup ruang dialog, maka yang tersisa hanyalah ketidakpercayaan. Dan jika anggaran besar tidak kembali kepada rakyat, itu bukan pembangunan, melainkan ketidakadilan yang dilegalkan,” tegas perwakilan Cipayung Plus.
Aliansi menegaskan akan terus mengawal isu ini hingga pemerintah daerah mengambil langkah konkret dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.
